Startup: Antara Gengsi dan Kelayakan (Bagian 2)

Startup Antara Gengsi dan Kelayakan bagian 2

Founder Harus Bagaimana?

Saat founder dan co-founder sudah mulai menjalankan bisnisnya dengan produk yang mulai diterima pasar, apakah perlu untuk membuat perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas?

Menjawab pertanyaan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan dalam sekejap. Banyak aspek yang mesti dipelajari dan disiapkan untuk mendirikan suatu perusahaan yang diakui legitimasinya secara hukum.

Jika founder dan co-founder masih dalam stage concept modeling dan belum meluncurkan produk, belum perlu untuk langsung mendirikan perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas. Juga ketika peluncuran beta version product, belum perlu juga untuk mendirikan perseroan terbatas.

Pada tahap awal, founder dapat memilih bentuk Usaha Dagang. Bentuk ini lebih fleksibel dan mudah dalam tahaP awal di mana tanggung jawab usaha berada pada pendiri secara penuh. Bentuk ini adalah bentuk yang paling sederhana dalam organisasi bisnis. Hal ini karena hak dan kewajiban masih melekat secara penuh kepada pendirinya dan belum terdapat pemisahan secara tegas atas harta pribadi atau harta perusahaan.

Meskipun formulasi bentuk ini terlihat “kampungan” dan berbeda dengan model bisnis atau ekosistem startup di Amerika Serikat, namun secara faktual bentuk usaha dagang diakui secara sah menurut hukum Indonesia. Usaha dagang tidak memerlukan syarat pendirian yang rumit seperti adanya akta pendirian yang berisi klausul pendirian usaha di antara para founder. Selain itu, relatif lebih mudah dalam pengurusan perizinan yang biasanya hanya diperlukan surat keterangan dari pihak kelurahan atau kecamatan.

Terkait urusan perpajakannya, tidak diperlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha. Hanya NPWP pendiri atau NPWP pribadi yang diperlukan dalam rangka operasional usaha.

Jika dirasakan bentuk usaha dagang tersebut menyulitkan atau karena gengsi startup, maka founder startup lebih baik untuk menunda mendirikan suatu bentuk badan usaha berbadan hukum sebelum memperoleh investasi dari angel investoratau venture capital. Kemudian investasi pre-seedyang diperoleh dapat dipergunakan untuk mulai mendirikan badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Berikutnya adalah ketika startup memperoleh investasi dari investor baik angel investor atau venture capital. Di sinilah pembagian saham menjadi penting untuk diperkuat secara hukum dengan mendirikan perseroan terbatas. Startup yang tanpa bentuk perusahaan akan sulit untuk mulai melakukan manajemen bisnis secara modern dan profesional karena hubungan dengan bermacam pihak akan memerlukan per- syaratan administrasi dan legalitas yang harus dimiliki oleh startup.

Umumnya, startup digital akan cenderung memilih bentuk perseroan terbatas sebagai bentuk badan usahanya. Hal ini karena sudah terdapat secara jelas dan tegas pembagian kekayaan harta pribadi dan harta perusahaan. Selain itu, pengelolaan perusahaan pada bentuk ini dirasa lebih akuntabel dan profesional mengingat model ini menjadi standar baku bagi banyak institusi bisnis modern sekarang.

Di Indonesia pada awalnya untuk mendirikan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas berkaitan dengan modal dasar perusahaan mengacu kepada ketentuan pasal 32 dan 33 UU No. 40/2007. Para pendiri memerlukan modal dasar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di mana harus ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25 persen, yaitu senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Ternyata dengan semakin banyaknya wirausaha muda yang membuka bisnis namun terkendala modal untuk mendirikan badan usaha, maka pemerintah mengambil langkah untuk memudahkan dan menyuburkan iklim berwirausaha dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Aturan terbaru tersebut mempermudah pendiri perusahaan dalam setoran modal dasarnya. Ketentuan mengenai besaran modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan terbatas. Hal ini berarti besaran modal dasar semula Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di mana harus ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) yaitu senilai Rpl 2.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Maka, dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, para pendiri diperbolehkan untuk menyetorkan modal dasar sesuai kemampuan keuangan mereka. Misal founder A dan co-founder B bersepakat bahwa modal dasar perusahaan adalah senilai Rp10.000.000,OO (sepuluh juta rupiah) dan 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh. Artinya, uang yang diperlukan untuk penyetoran sebagai modal dasar adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bisa dibagi berdua antara founder dan co-founder dengan persentase yang mereka sepakati.

Kemudian juga berkaitan dengan pendirinya sebagai pe- megang saham, bentuk perseroan terbatas di Indonesia melarang adanya pemegang saham tunggal karena mensya- ratkan terdapat minimal dua pemegang saham dalam pendiriannya. Hal ini jelas menyulitkan bagi pendiri sekaligus sebagai pemegang saham yang belum memiliki co-founder yang layak dan cocok dengan kriteria yang diidamkan.

Klasifikasi saham yang umum dikenal di Indonesia sesuai pengaturan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah

  • saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
  • saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  • saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
  • saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; dan
  • saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Malah, praktik di Indonesia yang sering ditemui, terkadang dibuat akta notaris tentang pengambilan saham berupa penyertaan modal (equity participation) sesuai putaran investasi yang dilakukan. Misalnya, jika suatu startup memperoleh investasi berupa penyertaan dari venture capital dengan putaran investasi A, maka putaran investasi A ini umumnya dipahami sebagai investasi awal setelah startup mulai menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, dikeluarkan jenis saham tipe A untuk putaran investasi A. Demikian seterusnya. Hal seperti itu berlaku juga pada putaran investasi selanjutnya yaitu B, C, D. Padahal, hal ini adalah suatu hal yang keliru karena menyamakan putaran investasi dengan tipe saham yang dikeluarkan.

Jika dipahami secara bisnis, hal tersebut boleh saja dilakukan karena untuk urusan administrasi pencatatan saham beserta pemegang sahamnya perlu dilakukan dengan baik. Namun, menyamakan seri investasi dengan tipe saham tidak tepat untuk dilakukan karena tidak ditemukan pengaturannya dalam hukum perusahaan di Indonesia.

Berkaitan dengan venture capital, dukungan untuk perkuat ekosistem digital dan perusahaan rintisan ini sudah mulai memperoleh titik cerah dengan dikeluarkannya beberapa peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan No. 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, No. 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, dan No. 37/POJK.05/2015 Tentang riksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan tersebut diharapkan dapat memudahkan para pemodal ventura untuk dapat lebih leluasa dalam berin- vestasi kepada startup karena pada umumnya startup pada awal pembangunan dan pengembangannya diberi suntikan modal oleh pemodal ventura.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*