Startup: Antara Gengsi dan Kelayakan

Startup Antara Gengsi dan Kelayakan

Sesuai karakteristik bisnisnya, secara umum startup bagai perusahaan rintisan dapat dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Masih banyak pihak yang enggan menyamakan startup khususnya dalam bisnis digital dengan usaha UMKM. Bisa jadi ini didasari faktor gengsi para pelaku startup digital yang enggan disamakan dengan bisnis konvensional seperti bisnis makanan ringan, makanan olahan, konveksi, atau jenis bisnis konvensional lainnya.

Umumnya, para founder startup digital tidak menyadari bahwa jika mereka masih bekerja sendiri dan belum membentuk institusi bisnis yang diakui menurut hukum Indonesia, mereka masih dapat dikategorikan sebagai usaha pemula dalam konteks UMKM.

Menyamakan bentuk atau mengagopsi sistem legalitas seperti model di Silicon Valley di Amerika Serikat bukan cara yang bijak dilakukan karena sistem hukum dan perangkat regulasi jelas berbeda antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Namun, kontroversi apakah startup digital layak dikategorikan sebagai UMKM ataukah secara eksklusif sebagai bentuk bisnis yang berbeda, mestilah dicermati secara baik dalam bentukan hukum atau regulasi di Indonesia.

Membahas startup digital di Indonesia dan membanding• kannya dengan usaha mikro, kecil, dan menengah memerlukan pembahasan serius karena jika dilihat dari skala bisnis tentu saja startup digital dapat digolongkan dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, seperti dikemukakan dalam konsep dan konteks operasional bisnis, startup digital berbeda dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang umum diketahui di Indonesia.

Perdebatan tentang startup digital masuk sebagai kategori usaha mikro, kecil, dan menengah memunculkan kubu pro dan kontra. Kubu pro berpendapat bahwa startup digital sama dan sejenis bentuknya dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan kubu kontra berpendapat bahwa startup digital adalah usaha yang fokus pada aspek teknologi yang berkaitan dengan situs web, aplikasi, games, teknologi awan, internet of things (IOT) dan aspek teknologi lain yang berkaitan.

Startup di Indonesia seperti menjadi magnet baru dalam bisnis, teknologi, dan juga legalitasnya. Terminologi startup dapat dibahasakan sebagai rintisan dan kemudian secara umum dalam proses bisnis dikenal dengan startup company atau perusahaan rintisan.

Ilustrasi sederhananya seperti Jay, seorang tukang potong rambut. la bekerja sesuai pesanan yang didapatkan dari telepon atau media sosial. Di sini terdapat unsur teknologi yang dipergunakan, namun bukan sebagai fokus utama datam bisnis yang dilakukannya. Bisnis intinya adalah jasa potong rambut dan bukan bergerak dalam penyedia web apps dan mobile apps potong rambut. Sedangkan startup digital bisnis intinya adalah fokus pada kekuatan teknologi sebagai produk barang atau jasa yang ditawarkan.

Untuk lebih memahaminya, ilustrasinya adalah sebagai berikut: Jay adalah pendiri perusahaan berbasis web apps dan mobile apps yang membuat komunitas ahli potong rambut untuk mendaftar pada web apps dan mobile apps yang dibuatnya dengan nama Potongin. Bentuk ini juga bisa disebut sebagai marketplace jasa potong rambut.

Aplikasi Potongin menyediakan pasar jasa para ahli potong rambut yang kemudian dapat dipergunakan oleh pengguna. Web apps dan mobile apps ini adalah marketplace bagi ahli potong rambut yang siap dihubungi sesuai permintaan klien, dengan menggunakan aplikasi Potongin. Akhirnya, Jay mempunyai banyak anggota ahli potong rambut yang tergabung dalam Potongin dengan sistem pembayaran tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Bagi praktisi bisnis kedua hal tersebut adalah dua konsep yang berbeda. Sedangkan bagi praktisi hukum dua konsep tersebut terdapat aspek pembeda danjuga aspek persamaan. Perbedaannya terdapat pada bentuk badan usaha, yakni jika bekerja sendiri tentu saja berbeda dengan bentuk usaha badan hukum atau tidak berbadan hukum. Persamaannya terdapat aspek pemberian pekerjaan dan terdapat prestasi (pekerjaan) untuk melakukan sesuatu.

Maka, jika dilihat dari kacamata regulasi tentang UMKM, sudah selayaknya jika startup digital dapat dikategorikan sebagai bentuk UMKM. Berikut ini adalah definisi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besaryang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Jika dilihat dari aspek kekayaan, kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

  • a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  • b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

  • a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  • b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

  • a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  • b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam penjelasan undang-undang diterangkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Aspek perpajakan juga masih menjadi perdebatan hangat• apakah perusahaan rintisan akan dikenakan pajak yang sama dengan perusahaan pada umumnya ataukah akan dikenakan tarif tertentu?

Kemudian berkaitan dengan investasi yang dilakukan para pemodal dalam bentuk venture capital, angel investor,atau private equity firm. Apakah para pemodal ini akan memperoleh insentif pajak jika menanamkan modalnya di startup digital, mengingat belum matangnya ekosistem startup digital di Indonesia.

Masih jamak terdengar opini bahwa startup digital sebagai perusahaan rintisan mempunyai karakteristik yang sulit untuk disamakan dengan model bisnis konvensional, mulai dari masa inkubasi, putaran investasi hingga pengembangan produk dan exit strategy para pendirinya.

Jika mengacu pendapat yang dikemukakan oleh Paul Graham, maka berkaitan dengan teknologi sudah pasti memerlukan ekosistem khusus yang melingkupinya. Pembentukan ekosistem startup digital atau perusahaan rintisan di Indonesia mesti dimulai dengan penyiapan infrastruktur dan juga regulasi yang mendukungnya.

Tidak dapat disangkal bahwa perusahaan rintisan apabila dilihat dari sifat dan skala bisnisnya yang berupa rintisan memerlukan dukungan permodalan dan teknis yang memadai. Oleh karena itu, perlu disusun suatu bentuk badan usaha yang terkini dan terbaru dan berbeda dari bentuk badan usaha yang telah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yang dapat mengakomodasi kepentingan bisnis Perusahaan rintisan.

Meskipun bisa dan sah secara hukum. namun jika pembentukan badan usaha startup digital mengacu kepada bentuk badan usaha seperti firma atau Commanditaire Vennootschap (CV) nampaknya tidaklah tepat. Mengingat keduanya adalah bentuk klasik badan usaha yang masih mencampurkan harta pribadi dengan harta perusahaan Oleh karena itu, profesionalisme pengelolaannya menjadi tidak relevan lagi dalam konteks bisnis modern sekarang.

Lanjutkan baca ke bagian 2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*